JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, menyoroti Presiden Joko Widodo yang dianggap 'cuek' atas dinamika penganggaran di pemerintah daerah.
Padahal, hal itu juga merupakan kunci pembangunan ekonomi nasional.
"Harusnya Jokowi mengumpulkan kepala-kepala daerah yang punya terobosan terkait anggaran. Jangan bicara lagi monitoring dan evaluasi lagi," ujar Yenny dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/3/2016).
"Kita ingat salah satu poin di Nawa Cita bahwa negara harus hadir. Namun pemerintah pusat tampaknya belum melakukan itu dalam dua tahun ini. Kalau mau kerja, kerja, kerja, ya inilah saatnya," lanjut dia.
Apalagi, dari 269 kota dan kabupaten yang mengikuti pilkada serentak tahun 2015 lalu, sebanyak 70 hingga 80 persen diisi oleh kepala daerah baru alias bukan incumbent.
Mereka, menurut Yenny, membutuhkan bimbingan agar penganggarannya tepat guna.
"Pertama kali terpilih, mereka seperti masuk ke hutan belantara birokrasi," ujar dia.
Data Fitra tahun 2015 mencatat, terdapat beberapa daerah yang penyerapan anggaran sangat memprihatinkan.
Pengalaman tahun lalu, menurut Yenny, harus direspons oleh pemerintah pusat agar tidak terulang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.