Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Beri Dukungan, PDI-P Tak Ingin Diatur-atur oleh Ahok

Kompas.com - 05/03/2016, 18:45 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira mengatakan, partainya belum tentu memberikan dukungan kepada petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 2017 mendatang.

Menurut Andreas, sekalipun nantinya PDI-P bersedia memberikan dukungan, partainya tidak ingin diatur untuk mengikuti segala persyaratan yang ditentukan secara sepihak oleh Ahok.

"Tapi jangan kemudian diatur-atur partainya, partai harus beginilah, harus begitulah," kata Andreas saat ditemui di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Menurut Andreas, PDI-P dan Ahok saat ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kontestasi politik merebut kursi Gubernur DKI Jakarta.

PDI-P memiliki 28 kursi DPRD, sehingga berhak mencalonkan kandidat gubernur, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sementara Ahok, saat ini diprediksi telah mampu mengajukan diri sebagai calon independen.

Jumlah dukungan yang diperoleh Ahok, hingga saat ini berjumlah sekitar 730.000 KTP. Angka tersebut melebihi syarat minimum yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi calon independen, yakni sebanyak 530.000 KTP dukungan.

"Kalau Ahok mau ikut jalur independent, berarti sudah tidak bisa ikut jalur partai. Kalau mau ikut partai, pilihlah jalur partai, tapi tidak bisa diatur-atur partainya," kata Andreas.

Sebelumnya, Ahok mewajibkan PDI-P untuk meminta izin pendukungnya, 'Teman Ahok' jika ingin mengusungnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Basuki merasa percaya diri PDI-P akan mendukungnya dalam Pilkada DKI 2017. Meskipun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Basuki pun meyakini tetap akan maju sebagai calon gubernur dari jalur independen. Sebab, kata dia, Teman Ahok sudah berupaya mengumpulkan fotokopi KTP.

"Orang-orang ini sudah bekerja susah. Ngumpulin satu juta fotokopi KTP itu enggak gampang lho, ngisi aja susah, apalagi mesti ngisi formulir. Bukan ngumpulin KTP lho, ini ngisi formulir," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com