Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Tidak Ingin "Dosa" Pemerintah soal Gerhana 1983 Terulang pada 2016

Kompas.com - 29/02/2016, 16:31 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ingin "dosa" pemerintah terkait gerhana matahari pada 1983 tidak terulang lagi pada 2016.

Kala itu, tutur Wapres, pemerintah justru meminta warga untuk berada di rumah saat gerhana matahari total terjadi.

"Itu kesalahan besar," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (29/2/2016).

Berdasarkan penuturan Rektor Universitas Ma Chung Malang, Chatief Kunjaya, kepada wartawan Kompas, M Zaid Wahyudi, saat itu, instruksi yang muncul oleh pemerintah justru meminta warga untuk berada di rumah.

Warga juga diminta menutup rapat-rapat semua lubang yang memungkinkan sinar matahari masuk untuk mengindari dampak buruk seperti kebutaan. Bahkan, anak-anak diminta bersembunyi di bawah kolong meja.

(Baca: Sembunyi di Kolong dari Gerhana Matahari 1983, "Dosa" Pemerintah Tak Boleh Terulang)

Berdasarkan arsip harian Kompas juga, gerhana 1983 mendapat pengakuan sebagai gerhana terindah. Saat itu, durasi fasenya mencapai 3-5 menit.

Sementara itu, gerhana yang terjadi pada 9 Maret 2016 nanti hanya 1-3 menit.

Bagi Wapres, kesalahan besar pemerintah masa silam itu harus dikoreksi, apalagi pada 9 Maret 2016 nanti, pemerintah punya kesempatan mengoreksi kesalahan itu.

"Dianjurkan justru untuk dilihat walaupun harus pakai kacamata khusus," kata Wapres.

Ia yakin peristiwa langka itu akan disambut oleh masyarakat. Bahkan, kata kalla, hotel di berbagai daerah sudah penuh, misalnya di Palu dan Ternate.

Wapres pun tidak mau ketinggalan menyaksikan fenomena langka itu. Ia menuturkan sedang mengatur waktu agar bisa menyaksikan gerhana matahari total di suatu tempat.

"Kalian (wartawan) mau ikut? Lagi diatur tempatnya," kata Kalla sembari tersenyum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com