Calon Ketum Golkar yang Terbukti Main Politik Uang Langsung Dicoret

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, calon ketua umum Golkar yang terbukti melakukan politik uang untuk mendapat dukungan dari para pemilik hak suara akan langsung didiskualifikasi.

"Kalau ada, kami sepakat men-drop orang itu, kalau terbukti," ujar Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/2/2016) sore.

Agung menegaskan, partainya ingin mencari sosok yang tidak hanya kredibel, berkarakter kuat serta mumpuni soal pemimpin, tetapi juga bersih.

Atas dasar itu, pengurus Golkar telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, beberapa waktu yang lalu.

Golkar meminta lembaga penegak hukum itu mengawasi jalannya Munas Golkar sebelum dan sesudahnya.

(baca: Golkar Undang KPK dan Polri Awasi Politik Uang Saat Munas)

"Kami harus hindari money politic dengan bantuan KPK dan polisi supaya enggak ada jual beli suara. Suratnya paling lambat minggu depan dikirim," ujar Agung.

(baca: Politisi Golkar: Nurdin Halid Diajukan Jadi Ketua SC Munas, Banyak yang Keberatan)

Agung berharap kerjasama ini menjadi langkah pencegahan yang baik bagi para calon ketua umum Golkar untuk tidak melakukan politik uang dalam Munaslub Golkar yang akan dilaksanakan akhir Maret atau awal April 2016.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengatakan, KPK menangkap sinyalemen adanya peredaran uang di dalam penyelenggaraan munas. KPK akan mengawasi dinamika yang terjadi di internal partai tersebut. 

"Kami menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kami menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1/2016).

Namun, ia enggan mengungkap data intelejen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat. 

"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.