Banyak Pemda Langgar Kebebasan Beragama, Ini Komentar Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil pemantauan Wahid Institute, sejumlah 190 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama terjadi pada 2015.

Sebanyak 52 persen atau 130 tindakan di antaranya dilakukan oleh pelaku yang berasal dari unsur negara. Pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, menjadi aktor kedua terbanyak yang melakukan praktik intoleransi tersebut, yaitu sebanyak 11 peristiwa.

Terkait banyaknya oknum pemerintah daerah yang nelakukan praktik tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggapnya wajar.

Menurut Tjahjo, selama ini banyak pemerintah daerah yang begitu mudah membuat peraturan daerah. Bahkan tak sedikit Perda yang dikembalikan oleh pemerintah pusat karena isinya bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

"Misal wanita kalau sendirian di atas pukul 22.00 ditangkap. Lah, kalau dia kerja sampai malam?" ucap Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).

"Lalu ada wali kota mau buat aturan di daerahnya semua perempuan harus berjilbab, padahal ada 9 persen penduduknya beragama non-muslim," lanjutnya.

Tjahjo pun mengaku tak segan memecat kepala daerah yang masih melakukan tindakan intoleransi atau membuat peraturan daerah sepihak yang dianggap melangkahi peraturan di atasnya.

"Sudah kami ingatkan. Tapi kalau tetap nekat ya kami coret," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Adapun beberapa aktor negara yang banyak melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama selain pemerintah daerah berdasarkan hasil pemantauan Wahid Institute antara lain kepolisian (28 peristiwa), Satpol PP dan Kantor Kementerian Agama dengan masing-masing 8 tindakan.

Laporan pemantauan ini menggunakan pendekatan metode berbasis peristiwa (event-based methodology) untuk memantau dan menggali data.

Pengumpulan data dan analisis dalam penyusunan laporan dilakukan dalam beberapa metode.

Pertama, pemantauan terhadap pemberitaan media massa.

Kedua, berdasarkan informasi yang diberikan jaringan lembaga dan individu, pemantauan melalui saluran pengaduan yang dibangun Wahid Institute, serta analisis kuantitatif dan kualitatif.