Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Korupsi Sektor Pangan dan Minerba, KPK Ingin Ada Satgas di BUMN

Kompas.com - 17/02/2016, 07:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, ada keinginan untuk membentuk satuan tugas yang akan ditempatkan di Badan Usaha Milik Negara.

Penempatan satgas di BUMN dan kementerian telah diterapkan oleh lembaga antikorupsi di Malaysia dan Hongkong.

"Satu satgas bisa terdiri dari 2 sampai 3 orang. Bisa untuk beras, daging untuk sektor pangan, kemudian soal minerba," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Terkait rencana ini, KPK akan menempatkan penyidik Novel Baswedan pada salah satu satgas yang bertujuan melakukan pencegahan.

"Jadi nanti satgas itu jumlahnya banyak. Bukan hanya Novel, tapi banyak sekali," kata Agus.

Namun, tak sembarangan orang bisa masuk ke dalam satgas tersebut. KPK akan menyeleksi penyidik yang berintegritas dan dedikasi tinggi.

Penempatan tersebut, kata Agus, merupakan bagian dari rotasi dan pembinaan karir mereka. Bisa saja kemampuan mereka berkembang kemudian jenjang karirnya pun meningkat hingga sekelas deputi atau direktur.

Oleh karena itu, Agus ingin perkara Novel tidak disalahartikan dengan membuang Novel dari KPK.

"Bukan saya kasihkan begitu saja. Tapi ini orang KPK yang bertugas di KPK, yang bayarin KPK, tetap pegawai KPK," kata dia.

Agus mengaku pernah berbincang dengan Sekretaris Menteri BUMN untuk mengutarakan niat tersebut. Namun, ia menilai Sekmen BUMN kurang setuju dengan rencana itu.

"Tapi besoknya dia memberi tahu, dia ketakutan. Enggak mau jadi dia. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, 'Menteri saya sudah dapat sorotan'," kata Agus. 

Selain membentuk Satgas, Agus berharap masyarakat lebih partisipatif dalam pencegahan.

KPK mendorong masyarakat juga aktif untuk memperbaiki KPK, memberi masukan dan kritik kepada pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com