Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Layak Dapat Amnesti, Kelompok Din Minimi Dianggap Beda dari GAM dan OPM

Kompas.com - 15/02/2016, 19:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menilai kelompok Din Minimi layak mendapatkan amnesti. Sebab, dilihat dari garis perjuangannya, kelompok tersebut dianggap berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Permohonan amnesti tersebut disampaikan Din pada 19 Desember 2015 lalu, usai bernegosiasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso.

Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan, mekanisme pemberian amnesti, grasi, dan abolisi telah diatur di dalam UUD 1945.

"Kelompok Din Minimi kita selesaikan dengan soft power. Tidak sama dengan separatis GAM, makanya ini amnesti diberikan," kata Prasetyo saat rapat gabungan dengan Komisi I dan III di Kompleks Parlemen, Senin (15/2/2016).

(Baca: Din Minimi: Saya Optimis Menerima Amnesti dari Presiden )

Menurut dia, amnesti relatif lebih cepat diberikan daripada abolisi. Sebab, abolisi harus melalui proses hukum terlebih dahulu. Sedangkan, amnesti yang hendak diberikan pemerintah cukup meminta pertimbangan dari DPR.

Prasetyo menambahkan, opsi amnesti sebelumnya juga pernah ditawarkan pemerintah kepada OPM. Namun, kelompok separatis itu menolak tawaran yang diberikan.

"Begitu juga mereka yang sudah dihukum mereka menolak grasi. Pemahaman mereka ketika mereka ajukan grasi mereka mengakui adanya Republik Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, Din bersedia menyerahkan diri kepada pemerintah dengan sejumlah syarat yang diajukan.

(Baca: Sutiyoso: Amnesti Din Minimi Keputusan Presiden, Jangan Diperdebatkan)

Syarat tersebut, menurut dia, merupakan salah satu bentuk protes yang kerap kali diperjuangkan kelompok tersebut kepada aparat pemda setempat yang diisi mantan kombatan GAM.

"Tuntutannya misalnya seperti perhatian terhadap janda, yatim, pendidikan dan kesehatan yang nggak dipenuhi. Ketika mereka mau kembali makanya mereka minta ampunan dan tuntutannya dikabulkan," papar Prasetyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com