Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Desain Penjajahan Baru di Indonesia Setelah Era Soeharto

Kompas.com - 10/02/2016, 12:04 WIB
advertorial

Penulis

Pancasila yang menjadi ideologi Indonesia tampaknya kini hanya menjadi ideologi tanpa ruh. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mengkambinghitamkan Pancasila setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto.

Bukti lain adalah dicabutnya Tap MPR tentang P4 dan dihilangkannya pelajaran PMP dari kurikulum nasional. Padahal P4 yang berisi referensi sila-sila Pancasila sangat baik untuk masyarakat Indonesia.

"Akibatnya, kalau kita mau memanahami sila-sila Pancasila, maka  tak ada lagi dokumen yang bisa dibaca, karena tafsirnya disilakan pada pasar bebas,” ungkap Ahmad Basarah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Sosialisasi dan juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah pada pembukaan Studi Kebangsaan Mahasiswa Indonesia. Acara yang dilaksanakan di Gedung Nusantara V Komplek Gedung MPR/DPR/DPD pada Selasa (9/02/2016) ini bertemakan Membangun Visi Negarawan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Basarah juga mengemukakan bahwa Indonesia kini masih dalam masa penjajahan. Penjajahan terjadi dalam hal ekonomi, terbukti dari bangun tidur hingga tidur kembali, masyarakat Indonesia banyak memakai produk dari luar negeri, seperti sabun, pasta gigi, mobil, hingga telepon genggam.

Desain penjajahan ekonomi ini terjadi bersamaan dengan lengsernya Soeharto. Menurutnya memang ada skenario yang dijalankan untuk melanggengkan penjajahan, khususnya di bidang ekonomi.

Oleh sebab itu, tidak salah bila dikatakan bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kapitalisme, sebuah aliran yang menurut Soekarno selalu berusaha mencari keuntungan dengan segala cara. Termasuk dengan cara-cara liberalisme dan kolonialisme.

Pada acara yang dilaksanakan oleh DPP Mahasiswa pancasila (MAPANCAS) tersebut, Basarah mengingatkan kembali keberadaan Maklumat Pemerintah pada 31 Agustus 1945, tentang Salam Merdeka. Melalui Maklumat itu sejak 1 September 1945, Sokarno mengubah salam perjuangan menjadi salam merdeka. Sampai kini maklumat tersebut kata Basarah belum dicabut, sehingga secara yuridis masih berlaku. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com