Muhaimin: Gubernur Itu Tidak Punya Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa jabatan gubernur hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di satu kawasan.

Atas dasar itu, Muhaimin setuju bila pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPRD. Berbeda dengan bupati atau wali kota yang kebijakannya langsung bersentuhan dengan rakyat.

"Semuanya tahu gubernur itu kewenangannya sangat terbatas. Hanya wakil dari pemerintah pusat yang lintas koordinasinya tidak menyangkut rakyat," ujar Muhaimin di arena Musyawarah Kerja Nasional PKB 2016 di Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

"Gubernur itu tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu bupati dan wali kota," kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Ia mengatakan, PKB tidak khawatir dicap mengkhianati suara rakyat atas usulan itu. Usulan tersebut telah diputuskan melalui kajian di Mukernas PKB 2016 yang dihadiri oleh kader tingkat provinsi, kota, dan kabupaten se-Indonesia.

"Kami jelaskan saja ke masyarakat bahwa pada dasarnya gubernur itu tidak punya rakyat. Gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat saja," ujar dia.

(Baca PKB Inginkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD).