Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens Ditunjuk Jokowi Jadi Dewan Pengawas "Antara"

Kompas.com - 26/01/2016, 16:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, dilantik sebagai Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Selasa (26/1/2016) pagi ini.

Boni mengungkapkan, dirinya sempat dipanggil Presiden Joko Widodo sebelum hari raya Idul Fitri tahun lalu. Di sana, Presiden berpesan kepada Boni agar bisa berkontribusi untuk Antara.

"Dulu saya dipanggil Presiden dan diperintahkan untuk membantu di Antara," kata Boni saat dihubungi Kompas.com, Selasa ini.

Dia menyebutkan, Presiden Jokowi berpesan kepada dirinya untuk bisa membawa Antara menjadi salah satu agen informasi untuk masyarakat.

Mantan anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden lalu ini juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi berharap agar Antara bisa mengomunikasikan ke masyarakat tentang agenda-agenda pembangunan yang tercantum dalam Nawacita.

(Baca: Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat)

"Karena peningkatan kesadaran masyarakat soal gagasan baik dari pemerintah, akan meningkatkan dukungan masyarakat. Intinya, Antara ini harus benar-benar menjadi agen informasi untuk masyarakat, dan menjadi penyambung lidah negara," kata pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini.

Selain Boni, ada pula Deddy Hermawan, yang sebelumnya menjadi staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, juga dilantik sebagai anggota Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com