Pemerintah Diminta Tarik Buku TK yang Dianggap Bermuatan Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua BPNU Bidang Pengkaderan, Nusron Wahid, meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik semua buku pelajaran anak TK atau PAUD yang di dalamnya dianggap terdapat konten penyebaran paham radikalisme.

Buku-buku tersebut harus segera dicabut dari peredaran karena dinilai berpotensi menjadi sarana cuci otak agar generasi bangsa mulai tertanam paham radikalisme sejak dini.

"Ini sangat bahaya sehingga pemerintah harus bertindak cepat. Sisir semua daerah yang ada peredaran buku itu dan segera tarik dari peredaran," ujar Nusron Wahid dalan keterangan tertulisnya, Kamis (21/1/2016).

"Pemerintah jangan membiarkan anak-anak kita dirusak pikirannya dengan penyelundupan paham radikalis seperti termuat dalam buku-buku itu," kata dia.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini juga meminta pemerintah beserta pihak berwajib melakukan penyelidikan apakah ada unsur penghasutan dan penyebaran ajaran radikalis yang kecenderungannya membenarkan praktik kekerasan dengan mengatasnamakan jihad.

Sebab, di dalam buku itu memang terdapat kalimat dan kata-kata yang selama ini identik dengan pemahaman radikalis untuk membenarkan terorisme.

"Seperti yang ditemukan GP Ansor itu kan ada kalimat-kalimat yang sangat disayangkan itu bisa masuk dalam buku pelajaran, terlebih untuk anak-anak TK dan PAUD," ucap Nusron.

Sedikitnya, GP Ansor menemukan ada 32 kalimat dalam lima buku tersebut yang dianggap mengarah pada radikalisme.

Beberapa di antaranya adalah "Gegana Ada Dimana", "Bahaya Sabotase", "Cari Lokasi Di Kota Bekasi", "Gelora Hati Ke Saudi", "Bom", "Sahid Di Medan Jihad", hingga "Selesai Raih Bantai Kiai".

(Baca GP Anshor Temukan Buku TK Berisi Kata Bom, Jihad, Sabotase, hingga Gegana)

Nusron pun meminta pihak kepolisian untuk seger menyelidiki penulis hingga penerbit buku-buku tersebut.

"Tidak boleh yang seperti ini dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja mengingat persoalan terorisme di bangsa ini benar-benar sudah jadi ancaman nyata," ucap Nusron.