Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPK, Hasyim Muzadi Sampaikan Kekhawatiran Berkurangnya Penindakan

Kompas.com - 18/01/2016, 12:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), KH Hasyim Muzadi, menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat yang dia terima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, keluhan tersebut harus disampaikan kepada KPK untuk perbaikan ke depannya.

"Daripada saya hanya berdasarkan berita, kan saya lebih baik datang ke sini. Tanya sendiri, bagaimana masalah yang sesungguhnya," ujar Hasyim di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Hasyim mengatakan, salah satu keluhan masyarakat adalah mengenai KPK yang saat ini terlihat mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan.

Hasyim mengatakan, masyarakat ingin agar KPK melakukan pencegahan dan penindakan secara seimbang, tanpa menonjolkan salah satunya.

"Ini harus dijelaskan supaya tidak terkesan bahwa KPK meninggalkan penindakan pergi ke rehabilitasi. Dan itu pasti tidak memuaskan masyarakat," kata Hasyim.

Oleh karena itu, kata Hasyim, perlu dibuat pola untuk menyeimbangkan antara pencegahan dan penindakan.

Dengan demikian, KPK diharapkan bisa terjun ke masyarakat untuk menjelaskan pemberantasan korupsi yang sesungguhnya.

"Supaya tidak ada yang miring-miring terhadap KPK ini, yang dianggap tidak adil, tebang pilih, dan sebagainya," kata Hasyim.

Sementara itu, Hasyim menilai hubungan KPK dengan instansi penegak hukum lain sudah membaik.

Ia ingin trisula penegak hukum itu menjaga hubungan yang telah dibina dengan baik agar konflik beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi.

"Dengan kerja sama dan berbagi tugas itu jangkauannya bisa lebih luas, daripada konflik antar lembaga hukum," kata Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com