Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Tolak Bantuan Negara Lain Tangani Teror di Kawasan Sarinah

Kompas.com - 16/01/2016, 08:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menolak bantuan negara lain dalam menangani terorisme pasca-ledakan dan penembakan di persimpangan Jalan MH Thamrin, Jakarta, yang terjadi pada Kamis (14/1/2016) siang.

"Negara-negara ini nawarin, tetapi kita sampai sekarang masih merasa cukup dengan kemampuan kita," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (15/1/2016) malam.

Ia mengatakan, sejumlah negara yang menawarkan bantuan, antara lain, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Malaysia. (Baca: Luhut: Intelijen Secanggih Apa Pun Sulit Menduga Pikiran Orang)

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyampaikan bahwa negara-negara tersebut menawarkan bantuan dari sisi teknis.

"Mereka menawarkan bantuan dari hal teknis, tetapi saya lihat Pak Tito (Kapolda Metro Jaya) dan Densus (88 Antiteror) punya peralatan yang cukup canggih juga, jadi sampai saat ini kita masih bisa tangani," kata Luhut.

Satu hari setelah kejadian ledakan bom dan penembakan di pos polisi persimpangan Jalan MH Thamrin, Densus 88 Antiteror melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di berbagai wilayah di Indonesia.

Kepolisian menangkap terduga teroris di Bekasi, Depok dan Cirebon (Jawa Barat); Tegal (Jawa Tengah); serta Balikpapan (Kalimantan Timur).

Di Jakarta, tim Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di Meruya, Jakarta Utara, yang merupakan salah satu rumah terduga teroris kasus bom kawasan Thamrin dekat Sarinah.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya mengatakan, rumah tersebut merupakan tempat perakitan bom yang digunakan untuk aksi teror pada Kamis (14/1/2016) siang itu.

Polisi juga memperketat keamanan di sejumlah bandara serta melakukan razia di jalur-jalur perbatasan. (Baca: Senjata dan Dana Aksi Teror di Kawasan Sarinah Berasal dari Luar Negeri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com