Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembiayaan Aksi Teror di Indonesia Tak Lagi dari Hasil Rampokan

Kompas.com - 15/01/2016, 09:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, pola pembiayaan aksi teror di Indonesia berubah.

Sebelumnya, aksi teror dibiayai dari uang hasil jarahan dan sedekah di tempat ibadah. Kini, dibiayai dari pengelolaan perusahaan. 

"Tiga tahun lalu, mungkin menampung dari sedekah, hasil perampokan. Sekarang sudah bergeser menjadi dari income perusahaan yang mereka kelola," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2016) pagi.

Jika ada uang yang berasal dari sedekah atau hasil perampokan, jumlahnya kecil. Uang itu hanya dipergunakan untuk modal usaha dan pada akhirnya mengeruk keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang dikelolanya itu.

Nama-nama perusahaan yang menjadi kedok para teroris mendapatkan keuntungan, kata Agus, telah diserahkan ke Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk ditindaklanjuti.

"Densus follow the suspect, kalau kami bagian membuka jaringan melalui aliran dana," ujar Agus.

Selain itu, salah satu sumber pembiayaan aksi teror adalah berasal dari sumbangan petinggi jaringannya di kawasan Timur Tengah.

Agus menyebutkan, jumlah uang yang masuk ke Indonesia dari Timur tengah pada tahun 2015 mencapai miliaran.

Salah satu aksi teror itu terjadi di kawasan Sarinah, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (14/1/2016) kemarin. Sebanyak 21 orang jadi korban peristiwa itu, dua di antaranya korban tewas, yang lainnya luka-luka.

Pelaku diduga berjumlah lebih dari lima orang. Namun, hanya lima orang itu yang diketahui jelas sebagai pelaku. Kelima pelaku itu tewas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com