Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Minta Setya Novanto Jangan Berbohong

Kompas.com - 11/01/2016, 10:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Setya Novanto yang ditunjuk DPP Partai Golkar sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR belum berhak melakukan perombakan struktur fraksi.

Sebab, hingga kini, Novanto belum ditetapkan secara definitif menjadi ketua fraksi yang baru.

"Kita agak terkejut juga, beliau sebagai mantan Ketua DPR, tetapi tidak mematuhi aturan. Dia belum bisa memakai kop surat dan stempel fraksi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senin (11/1/2016).

Bambang mengatakan akan mengikuti rapat Badan Musyarawarah untuk memutuskan apakah DPR hari ini tetap melantik ketua DPR yang baru atau tidak.

Sebelumnya, DPR mengagendakan pelantikan ketua DPR pada hari ini, menyusul pengunduran diri Novanto.

Sesuai mekanisme di dalam UU MD3, Novanto akan diganti oleh rekan se-fraksinya. Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie telah menunjuk Ade Komarudin sebagai penggantinya.

Sementara itu, Partai Golkar kubu Agung Laksono menunjuk Agus Gumiwang. Surat pergantian juga telah dilayangkan kedua belah pihak ke pimpinan DPR.

Bambang menambahkan, selama reses, DPP Partai Golkar kubu Bali tidak pernah membahas adanya perubahan struktur fraksi.

Anggota Komisi III DPR itu pun meminta agar Novanto jangan melakukan upaya pembohongan.

"Belum ada perubahan nama secara definitif, makanya saya hadir di sini untuk rapat Bamus bersama pimpinan. Stempel dan kop surat fraksi dari mana? Kalau Setnov mengklaim itu hasil rapat DPP, itu tidak pernah ada rapat di DPP itu," papar dia.

Sebelumnya, sempat beredar sebuah surat pergantian struktur fraksi yang mengatasnamakan Fraksi Golkar.

Surat yang ditandatangani Setya Novanto itu distempel basah dan ditujukan kepada pimpinan DPR.

Dalam surat itu, Novanto mengganti Bambang Soesatyo sebagai Sekretaris Fraksi Golkar oleh Aziz Syamsuddin.

Sementara itu, posisi Ketua Badan Anggaran DPR yang kini dijabat Ahmadi Noor Supit diganti oleh Kahar Muzakir oleh Novanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com