Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Minta Pemerintah Mengeluarkan Aturan soal Penggunaan Seragam

Kompas.com - 06/01/2016, 12:09 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak TNI Angkatan Udara meminta pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai masalah seragam.

Permintaan tersebut muncul di tengah masalah kemiripan pakaian dinas harian (PDH) TNI AU dengan sejumlah instansi lainnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmanto mengatakan, pihaknya tidak berbicara atau menyinggung instansi tertentu.

Namun, pihaknya berharap pemerintah dapat membuat aturan menyeluruh kepada pihak mana pun soal kemiripan seragam ini.

"Ini kami luruskan, tidak ada pernyataan KSAU yang bersurat ke instansi lain, tetapi kami telah membuat kajian internal masalah seragam ini. Kami berharap institusi yang berkompeten mengeluarkan aturan mengenai seragam, dalam hal ini pemerintah," kata Dwi saat ditemui Kompas.com di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2016).

Dwi menyatakan, sejauh ini belum ada aturan dari pemerintah mengenai penggunaan seragam dan atribut militer di kalangan sipil, termasuk soal masalah kemiripan seragam.

"Aturan itu memang belum, justru kami menggunakan aturan Panglima TNI tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas TNI Tahun 2004 dan Peraturannya," ujar Dwi.

Menurut dia, kemiripan seragam itu berdampak pada dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal ialah bagi anggota TNI AU sendiri.

Dwi mengatakan,seragam bagi anggota TNI AU adalah kebanggaan dan semangat bagi prajurit.

"Seragam itu kebanggaan kami, gimana mau bangga kalau seragam kita mirip orang lain," ujar Dwi.

Terkait faktor eksternal, Dwi menjelaskan, dalam konflik peperangan, sipil berseragam mirip militer bisa berbahaya karena dapat menjadi sasaran. Hal itu sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949.

"Faktor eksternalnya kalau dalam peperangan bisa jadi sasaran tembak karena bisa dianggap sebagai combatan," ujar Dwi.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna berpendapat, penggunaan seragam ala militer yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM akan menimbulkan salah persepsi.

Ia berharap ada perubahan seragam dari instansi sipil. "Ini bisa menimbulkan salah persepsi dan bisa disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Agus seusai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I di Lapangan Upacara Makoopsau I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016), seperti dikutip Antara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com