Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PAN Klaim Dapat 2 Menteri, Wapres Sebut Belum Bahas "Reshuffle"

Kompas.com - 28/12/2015, 17:28 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional Aziz Subekti mengklaim bahwa partainya akan mendapat dua kursi menteri setelah Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyanggah hal itu. Hingga saat ini, menurut Kalla, belum ada pembicaraan apa pun terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

"Saya belum tahu informasinya dari mana, tetapi belum dibicarakan," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Saat diberi tahu kabar bahwa PAN sudah menyiapkan nama Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai calon menteri, Kalla tertawa.

Meski begitu, Kalla sekali lagi membantahnya. Orang nomor dua di republik itu mengatakan bahwa belum ada pembicaraan apa pun terkait reshuffle.

Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah membicarakan reshuffle kepada partai politik mana pun.

(Baca: Terkait "Reshuffle", Istana Bantah Klaim Politisi PAN soal 2 Menteri)

"Kami ingin meluruskan bahwa Presiden tidak pernah berbicara, bahkan sampai menyebut nama dengan salah satu partai tertentu," kata Pramono di kantornya.

"Katakanlah sudah seakan-akan menyepakati nama tertentu, itu sama sekali tidak ada," ujar Pramono.

Pramono bahkan meragukan Aziz mendapat informasi mengenai perombakan kabinet dari orang dalam Istana.

(Baca: Bantah Klaim Dua Menteri, Istana Sebut Sumber Politisi PAN Tak Kompeten)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com