Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 34 Persen Publik Harap Penegakan Hukum Tak Tebang Pilih

Kompas.com - 24/12/2015, 16:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Founding Father House (FFH) merilis hasil survei "Persepsi dan Harapan Publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016".

Dari hasil survei, didapatkan sejumlah 34 persen publik mengharapkan penegakan hukum yang adil atau tak tebang pilih.

"Jadi publik itu dipertontonkan dengan bagaimana perilaku aparat negara, perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin itu agak berbeda," ujar Peneliti Senior FFH, Dian Permata pada sebuah acara diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Dalam paparannya, Dian menambahkan, selain mengharapkan penegakan hukum yang tak tebang pilih, harapan publik kepada pemerintah Jokowi-JK di bidang hukum adalah untuk menangkap pelaku korupsi

Ada 22,9 persen yang mengharapkan aparat penegak hukum lakukan pemberantasan korupsi, serta aparat yang bersih dan tidak disuap.

Adapun pada pertanyaan lainnya terkait persepsi publik terhadap situasi hukum di Indonesia, 23,3 persen menilai hukum berpihak pada penguasa atau orang kaya.

Sementara itu, hasil lainnya secara berturut-turut adalah, publik berharap koruptor banyak ditangkap KPK (22,1 persen).

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sejumlah 29, 2 persen publik menilai penegakan hukum saat ini sudah baik dan 32,2 persennya menilai tidak baik.

Sedangkan, terkait persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, 35,2 persennya menilai baik dan hanya 29, 3 persen yang menilai tidak baik.

Adapun, 16,1 persen publik bahkan menilai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sangat baik.

Berkaca pada hasil survei, kata Dian, terpilihnya pimpinan baru KPK menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Jokowi-JK terkait sejauh mana pimpinan terpilih dapat memenuhi ekspektasi publik.

"Apakah ekspektasi publik yang tinggi tentang harapan di bidang hukum itu dapat diwujudkan atau tidak?" tanya Dian.

"Jika pimpinan baru KPK itu tidak dapat melaksanakan harapan publik itu maka efeknya berpengaruh pada Jokowi-JK," ujarnya.

Survei itu dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015. Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling.

Jumlah responden 813 orang yang sudah memiliki hak pilih. Sementara tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com