Rizal Ramli Jawab Tantangan Jokowi soal "Dwell Time"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli berhasil menjawab tantangan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki waktu tunggu bongkar muat atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Rizal mengklaim berhasil memperpendek dwell time menjadi 4,39 hari.

"Tadinya dwell time itu antara 6-7 hari. Kami berhasil turunkan menjadi sekitar 4,39 hari," kata Rizal di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Rizal mengungkapkan, dwell time di Tanjung Priok bisa dipercepat karena beberapa terobosan.

Pertama, dipangkasnya regulasi yang ruwet terkait proses ekspor dan impor, dihapusnya 18 Peraturan Menteri Perdagangan, 1 Peraturan Pemerintah dari Kementerian Perindustrian, 19 Peraturan Menteri Perindustrian, 2 Peraturan Kepala BPOM, dan dihapusnya 2 peraturan Bea Cukai.

Kedua, Rizal membenahi jalur pemeriksaan fisik di Bea Cukai. Pemeriksaan fisik ini harus selesai pada pukul 12.00 WIB setelah kontainer masuk pada hari sebelumnya.

"Ketiga, pemberitahuan impor atau manifes itu diminta kepada importir untuk mengirimkannya sebelum barang datang," kata Rizal.

"Ini akan diberikan sanksi agar lebih cepat dokumen masuk sebelum barangnya tiba," ujarnya.

Langkah keempat, Rizal mendorong agar jalur kereta api dapat terhubung langsung ke pelabuhan.

Saat ini, rel kereta yang dibangun PT KAI menuju pelabuhan telah mencapai 45 persen dan ditargetkan mulai beroperasi akhir Februari 2016.

"Kalau ini dilakukan, maka dwell time akan berkurang satu hari lebih dan kemacetan di Tanjung Priok juga akan berkurang," ucapnya.

Selain itu, Rizal juga memberlakukan denda untuk kontainer yang berada di pelabuhan lebih dari tiga hari setelah pemeriksaan.

Aturan mengenai denda tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. Sistem teknologi informasi juga akan dimanfaatkan untuk melayani tagihan Bea Cukai.

Pemanfaatan teknologi informasi membuat pembayaran lebih cepat karena dapat dilakukan setiap hari.

"Menyangkut mafia pelabuhan, Presiden meminta Kapolri dan Bea Cukai untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap mafia yang beroperasi di pelabuhan," tutur Rizal.