Tak Lagi Menumpang Mobil Dinas RI 6, Novanto Hadiri Rapat Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Setya Novanto masih mengikuti rapat pimpinan DPR, Jumat (19/12/2015) pagi. Dia menegaskan kehadirannya sudah bukan lagi sebagai ketua DPR.

"Saya kan sudah mengundurkan diri, semua sudah tahu. Dalam rapim, saya tidak bisa ikut sebagai ketua," kata Novanto sebelum mengikuti rapim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Saat tiba di Senayan, Novanto memang tak lagi menggunakan mobil dinas Ketua DPR dengan plat nomor RI 6. Namun, masih ada petugas patwal yang mengawalnya.

Novanto didampingi oleh politisi Golkar Kahar Muzakir yang sebelumnya merupakan wakil ketua MKD. (baca: Sidang MKD dan Skenario Setya Novanto Dianggap Menipu Rakyat)

Sebelumnya, sudah hadir empat wakil ketua DPR, yaitu Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Hasil rapim soal pergantian Ketua DPR ini akan dibawa ke paripurna.

"Saya akan sampaikan di rapim, bukan sebagai ketua, tapi tugas-tugas setahun ini sudah saya lakukan sebaik-baiknya," ujarnya.

Dia juga akan menyampaikan kepada Rapim bahwa penggantinya sebagai Ketua DPR sudah ditunjuk oleh Golkar, yakni Ade Komarudin. Novanto sendiri, akan menggantikan posisi Ade sebagai Ketua Fraksi Golkar. (baca: "Sangat Lihai, Novanto Masih Memiliki Jabatan 'Powerful' di DPR")

Hari ini, pimpinan DPR akan mengadakan rapat pimpinan untuk membicarakan pengunduran diri Novanto, kemudian memilih Ketua DPR sementara.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Ketua DPR sementara akan dipilih dari salah satu unsur pimpinan. (baca: Mundur Saat Akhir Sidang MKD, Novanto Dianggap Tak Tunjukkan Keinginan Baik)

Berikutnya, Ketua DPR sementara yang ditetapkan dalam rapim itu akan melantik Ketua DPR baru yang diajukan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna hari ini.

Novanto merupakan Ketua F-PG DPR periode 2009-2014, sebelum menjadi Ketua DPR periode 2014-2019 selama satu tahun dua bulan. Terhitung sejak Rabu (16/12), Novanto menjadi anggota biasa dan tidak lagi menjadi pimpinan DPR.