Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Daerah yang Tidak Bisa Publikasikan Dokumen Pilkada secara Cepat

Kompas.com - 07/12/2015, 17:38 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun berkomitmen untuk memublikasikan dokumen pilkada serentak tahun ini di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan ada beberapa daerah yang akan terhambat proses publikasinya dibandingkan daerah lain.

Hal itu disebabkan kendala seperti jaringan internet di daerah-daerah itu.

"Ada beberapa daerah yang harus sabar jika ingin melihat dokumennya. Kendala seperti infrastruktur listrik dan jaringan internet penyebabnya," ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Senin (7/12/2015).

Beberapa daerah itu di antaranya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau. Seharusnya, setelah penghitungan suara selesai dilakukan di masing-masing tingkatan seperti di TPS, kelurahan, dan kecamatan, data hasil penghitungan suara akan dikirim ke KPUD tingkat kabupaten atau kota.

Kemudian dokumen itu akan diidentifikasi dan diverifikasi. Selanjutnya, pihak KPUD kabupaten atau kota akan melakukan scan dan entry data dokumen penghitungan suara.

Kemudian, hasil scan akan dikirimkan melalui internet ke server pusat milik KPU RI. Setelah itu, barulah dokumen akan dipublikasikan melalui situs http://pilkada2015.kpu.go.id.

Namun, untuk wilayah yang disebutkan tadi, proses hanya berhenti di tahap scan dan entry data di tingkat kabupaten atau kota saja.

Selanjutnya, hasil scan dan entry data tidak dikirim ke server KPU RI melalui internet. Melainkan melalui kurir dan dikirim dengan media CD, DVD, atau USB.

Setelah semua dokumen diterima KPU RI, barulah akan dipublikasikan melalui situs http://pilkada2015.kpu.go.id.

"Jadi jangan terpaku pada daerah yang datanya kosong karena memang ada kendala," ujar Husni.

Husni menjanjikan dokumen justru bisa dipublikasikan secara cepat di daerah-daerah tertentu. Khususnya untuk kabupaten atau kota yang hanya memiliki TPS di bawah 500.

"Kemudian jarak antara TPS terjauh dengan kantor KPUD Kabupaten dan Kota bisa ditempuh kurang dari 2 jam. Juga fasilitas internet lancar, ditargetkan pada hari yang sama proses scaning bisa tuntas," ujar Husni.

Sebanyak 269 daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2015 juga telah menyatakan bahwa tanggal 9 Desember 2015 merupakan hari libur nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com