Menhan: Soal Helikopter VVIP, Saya Ikut Arahan Presiden

"Sebagai pembantu Presiden, saya ikut dan loyal pada arahan dan harapan Presiden yang juga Panglima Tertinggi TNI. Karena Beliau juga yang akan menggunakan helikopter dalam menunjang semangat kerja Beliau yang turun langsung melihat progres pembangunan di daerah. Kemenhan hanya bisa memberikan pertimbangan," kata Ryamizard, seperti dikutip Antara, Selasa (1/12/2015) malam.

Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden, perencanaan dan pengadaan alutsita diputuskan oleh Kementerian Pertahanan.

Perdebatan soal jenis helikopter VVIP yang dibeli pada akhirnya harus melewati proses TEP (Tim Evaluasi Pengadaan) di Kemenhan.

"Kami dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Ini kan masih tahun depan," kata dia.

Ia menekankan, helikopter VVIP akan memerhatikan segala aspek seperti keselamatan, fleksibilitas, dan kenyamanan.

Menhan mengungkapkan, kebutuhan helikopter bukan hanya helikopter VVIP saja, tapi juga kebutuhan heli serbu dan heli angkut berat. 

"Fokus kami saat ini menunggu pengesahan Blue Book Khusus dan kajian dari Bappenas atas usulan PLN / PDN yang kami ajukan. Mudah-mudahkan segera diputuskan Bappenas agar 2016 bisa dilakukan pengadaan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dan mengawal kedaulatan NKRI," kata Ryamizard.

Kontroversi pembelian pesawat helikopter VVIP yang akan dipergunakan Presiden Jokowi maupun Wapres Jusuf Kalla dalam kunjungan-kunjungan kerjanya menimbulkan perbedaan pendapat antara PT Dirgantara Indonesia, Komisi 1 DPR RI, dan TNI Angkatan Udara.

Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, PT Dirgantara Indonesia (DI) bersikukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerja sama PT DI dengan Airbus.

Presiden Jokowi sendiri dalam sebuah kesempatan mengungkapkan bahwa penggunaan helikopter dalam kegiatannya hanya 1-2 kali dalam sebulan.