Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Ungkap Pertemuan Novanto-Freeport Sudah Dikondisikan

Kompas.com - 01/12/2015, 21:29 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, pertemuan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan Ketua DPR RI Setya Novanto sudah dikondisikan sebelumnya.

Sebelum pertemuan itu, tutur Sudirman, Freeport sudah bertemu dengan pimpinan lembaga negara lainnya, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Saat itu, pertemuan dilakukan secara tim. Maksud pertemuan adalah untuk perkenalan pimpinan baru Freeport kepada institusi politik.

Namun, saat ingin bertemu pimpinan DPR, ucap dia, pertemuan yang sejatinya untuk jajaran pimpinan menjadi pertemuan pribadi.

"Yang menarik, ketika bertemu pimpinan MPR, lengkap bersama timnya. Begitu pun tim Freeport. Ketika DPD juga sama. Tetapi, ketika jelang bertemu DPR, dikondisikan hanya bertemu Pak Maroef dan beliau sendirian (Setya Novanto)," ujar Sudirman saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (1/12/2015).

"Ketua DPR mengatakan ke Pak Maroef, 'Nanti saya kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, saya kenalkan teman saya'," kata Sudirman menuturkan perkataan Setya Novanto pada pertemuan pertama.

Pada pertemuan kedua, Novanto benar membawa seorang pengusaha yang lama berkutat di sektor migas nasional, yakni Muhamad Riza Chalid.

Saat itu, tutur dia, sudah ada tanda-tanda yang tak beres dari pertemuan itu. Kemudian, puncaknya adalah pertemuan ketiga. Maroef bingung dan meminta masukan dari Sudirman.

"Jelang pertemuan ketiga, saya ditanya ini mesti bagaimana. Saya sebut, 'Seperti biasa, silakan ditemui karena kehormatan bertemu pimpinan negara'. Kemudian, catat saja apa yang dibicarakan," kata Sudirman.

Seusai pertemuan dengan Novanto dan Riza, Maroef mengungkapkan apa saja yang dibicarakan kepada Sudirman.

Namun, apa yang didapatkan, Sudirman diberikan gambar-gambar, angka-angka, yang intinya ada permintaan angka saham dan proyek listrik.

Adapun satu hal yang membuat Sudirman tergugah melaporkan kasus itu adalah karena nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla digunakan untuk mendapatkan saham serta proyek untuk kepentingan pribadi Novanto dan Riza.

Setya Novanto membenarkan adanya pertemuan itu. Namun, dia membantah keras mencatut nama Presiden dan Wapres dan meminta bagian saham Freeport.

Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sudirman pun sudah dijadwalkan untuk memberi kesaksian di MKD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com