Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Junimart Usul Menteri ESDM dan Bos Freeport Dihadirkan Saat Rapat MKD

Kompas.com - 01/12/2015, 16:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin diusulkan hadir saat rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kehadiran keduanya dianggap perlu untuk memverifikasi rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Maroef. Rekaman itu menjadi bukti dari laporan Sudirman ke MKD.

"(Usulan itu) agar kita tahu apakah sah bukti yang dua jam lebih? Kita juga tahu apa motivasi dalam rekaman itu," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Menurut Junimart, kehadiran keduanya diperlukan. Sebab, hingga kini, MKD masih belum memutuskan kelanjutan penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto. (Baca: Akbar Faizal: Anggota MKD dari Golkar Minta Kasus Novanto Ditutup)

Meski begitu, pemanggilan itu bukan dalam rangka persidangan. Rapat pleno MKD hari ini pun, kata Junimart, masih mendebatkan persoalan hasil rapat pleno MKD pada 24 November 2015, yang memutuskan melanjutkan ke persidangan.

Selain itu, masalah verifikasi rekaman yang diserahkan Sudirman, serta ahli yang dihadirkan MKD untuk menerjemahkan legal standing Sudirman sebagai pelapor, juga dipersoalkan. (Baca: Sudirman Said Minta MKD Tak Putar Balikkan Fakta)

"Katanya harus memenuhi dua ahli-lah. Tidak cukup ahli bahasa, padahal yang dipersoalkan kata 'dapat'," ujarnya.

Sudirman sebelumnya mengaku memiliki rekaman lengkap percakapan ketiga orang tersebut. Ia akan menyerahkan rekaman lengkap itu jika diminta oleh MKD. (Baca: Sudirman Said: Kalau Dipanggil MKD, Saya Akan Serahkan Rekaman Lengkap)

"Kalau saya dipanggil, saya akan serahkan apa pun yang saya punya. Saya punya rekaman lengkap," kata Sudirman.

Sudirman mengaku tidak menyerahkan rekaman yang lengkap karena menyesuaikan dengan laporan yang dia buat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com