Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Tagar #SidangTerbukaMKD, "Netizen" Dorong MKD Transparan Usut Kasus Pencatut Nama Jokowi

Kompas.com - 23/11/2015, 14:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dorongan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang terbuka soal kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke PT Freeport Indonesia semakin menguat.

Bahkan, perbincangan soal sidang MKD agar terbuka menjadi perbincangan hangat di media sosial dengan munculnya tagar #SidangTerbukaMKD.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas.com, hasil pemantauan Politicawave pada 20-23 November 2015, percakapan netizen terkait isu ini telah menghasilkan 4.627 percakapan di kanal media sosial dan 81 pemberitaan melalui media online.

Percakapan tersebut dilakukan oleh 2.892 akun dan menjangkau sekitar 27.042.479 akun. (Baca: MKD Bisa Gelar Sidang Terbuka Kasus Setya Novanto, Ini Argumentasinya)

Puncak percakapan terjadi pada tanggal 21 November, dengan 2.000 percakapan yang dipicu oleh munculnya tagar #SidangTerbukaMKD yang diprakarsai oleh akun @yunartowijaya.

Menurut pengamatan Politicawave, semua percakapan netizen terkait sidang terbuka MKD ini dan 100 persen berisi dukungan netizen agar MKD melaksanakan sidang terbuka. (Baca: Ketua MPR: Sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden Perlu Dilakukan Terbuka

Hal tersebut didasarkan atas adanya tagar #SidangTerbukaMKD sebagai seruan untuk MKD melaksanaan sidang tersebut secara terbuka.

Selain itu, terdapat pula petisi "Buka Sidang Setya Novanto kepada Publik" oleh Kurnia Ramadhana (relawan Turun Tangan) yang telah berhasil mengumpulkan 24.989 tanda tangan. (Baca: Wakil Ketua MKD Berharap Sidang Setya Novanto Berlangsung Terbuka)

Akun influencer yang juga banyak mendapat retweet dari netizen adalah @yunartowijaya yang mengajak netizen untuk menggunakan tagar #SidangTerbukaMKD dan berhasil mendapat retweet sebanyak 2.108 kali.

Sementara itu, di media online, terdapat pula tokoh-tokoh yang menyatakan dukungan terhadap sidang terbuka MKD, misalnya Agung Laksono (Golkar), Bambang Soesatyo (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN). (Baca: Setya Novanto: Saya Diminta Pertahankan Jabatan Ketua DPR)

Beberapa tokoh seperti Akbar Tandjung (Golkar) dan Almas Sjafrina (ICW) turut menyampaikan harapannya agar MKD melaksanakan sidang dengan baik dan mengusut tuntas kasus pencatutan nama Presiden.

Selain menggunakan tagar, sebuah gambar yang diunggah oleh salah satu akun pendukung Presiden, yakni @ulinyusron, juga menginformasikan 10 alasan penting agar netizen mendukung sidang MKD diadakan secara terbuka.

Gambar tersebut berhasil menarik perhatian netizen dengan mendapatkan 30 retweet.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com