Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haedar Nashir: Korupsi Tidak Hanya Ambil Uang Negara, tetapi Juga Penyalahgunaan Kekuasaan

Kompas.com - 23/11/2015, 13:05 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, praktik korupsi tidak hanya dilakukan dengan mengambil uang negara, tetapi juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Hal itu dikatakan Nashir saat mengomentari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto terkait renegosiasi kontrak PT Freeport.

"Korupsi bukan cuma mengambil uang negara, melainkan penyalahgunaan kekuasaan. Ini yang harus dihindari," ujar Haedar saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Haedar mengatakan, dalam konteks reformasi birokrasi, penyelenggara negara yang diberikan mandat untuk menduduki jabatan publik seharusnya berdiri di atas semua golongan. (Baca: Setya Novanto: Saya Diminta Pertahankan Jabatan Ketua DPR)

Selain itu, penyelenggara negara tersebut dilarang untuk menggunakan jabatan dan fasilitas yang dimiliki untuk kepentingan pribadi.

"Kalau seperti itu, sama saja dengan korupsi. Nanti ada golongan lain yang merasa dirugikan, apalagi penyalahgunaan wewenang yang menghambat anggaran pemerintah, yang tidak lain adalah milik rakyat," kata Haedar.

Menteri ESDM Sudirman Said menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid bertemu Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sebanyak tiga kali. (Baca: Fadli Zon: Mana Kalimat "Papa Minta Saham" di Transkrip?)

Pada pertemuan ketiga, yakni 8 Juni 2015, Novanto disebut meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga disebut meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.

Sudirman mengaku mendapatkan informasi ini dari Maroef. Sudirman kemudian melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (Baca: Presiden PKS: KMP Siap Dukung Setya Novanto Jalani Sidang MKD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com