Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muladi: Putusan MA soal Golkar Buyarkan Harapan Para Kader

Kompas.com - 10/11/2015, 21:54 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau, Muladi, mengatakan, putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Partai Golkar mengandung multitafsir.

Putusan itu pun membuyarkan harapan para kader yang menginginkan adanya penyelesaian sengketa internal.

"Semula, keluarga besar Partai Golkar menaruh harapan yang sangat besar terhadap keputusan MA atas konflik yang sudah berlangsung lama. Tetapi, ternyata harapan kita itu menjadi buyar semua," ujar Muladi di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Menurut Muladi, para kader berharap keputusan hakim agung sebagai pengadilan tertinggi dapat menghasilkan resolusi penyelesaian konflik. Namun, terjadi multitafsir di antara kedua pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Persoalan yang timbul, misalnya, ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang dimenangkan dalam putusan kasasi MA.

Kemudian, yang lain mengatakan ada yang menang dan lain lagi menyatakan kepengurusan kembali ke kepengurusan hasil musyawarah nasional di Riau pada 2009.

Keputusan MA diharapkan dapat melakukan terobosan atau dalam bahasa hukum disebut diskresi sesuai dengan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Contohnya, menentukan apa yang harus dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM disamping membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan keabsahan salah satu kepengurusan.

Contoh lain, misalnya, berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah nasional (nunas) yang selalu dipersoalkan.

"Saya tidak menyalahkan MA. Mungkin MA tidak berani melakukan keputusan yang ekstrapetita, di luar kewenangannya. Tapi, sebenarnya, MA itu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik ini kalau mau," kata Muladi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com