Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Salim Kancil, Potret Suara Masyarakat yang Diabaikan

Kompas.com - 09/11/2015, 16:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa pembunuhan Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur terkait penambangan pasir dianggap sebagai puncak dari ketidakberesan penerbitan izin.

Menurut pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahyu Nandang Herawan, masyarakat kerap tak dilibatkan dalam proses perizinan itu sehingga terjadi penolakan.

"Ini jelas bahwa ada ketidaktaatan pengusaha. Ada mekansime-mekanisme perizinan yang tidak dilakukan terkait peran serta masyarakat. Misalnya di Lumajang,"  kata Wahyu di Kantor LBH Jakarta, Senin (9/11/2015).

Padahal, seharusnya masyarakat turut dilibatkan. Menurut dia, keterlibatan masyarakat bisa dilakukan dalam sesi public hearing terutama dalam kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Akan tetapi, yang selama ini terjadi, masyarakat hadir justru tidak menyuarakan keluhan masyarakat. 

"Kalau pun hadir, itu masyarakat yang pro. Dan masyarakat yang sudah dibayar. Sebenarnya ini yang menjadi gejolak konflik," ujar dia.

Wahyu menuturkan, kejadian-kejadian tambang di daerah lain misalnya di Kalimantan atau Jepara, masyarakat kali tidak memiliki kekuatan untuk protes tentang adanya pengerukan dan pengrusakan lingkungan. 

Bahkan, apabila kasus itu bisa dibawa ke meja hijau, masyarakat juga tak bisa mengontrol independensi hakim.

"Tentu kalah. Karena masyarakat tidak punya bargain apa pun. Siapa yang punya uang, dia yang punya pengaruh dan memenangkan itu, " ungkap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu meminta agar kasus Salim Kancil di Lumajang bisa segera dituntaskan. Pasalnya, kasus ini jika tak dituntaskan akan berimbas pada kasus-kasus lainnya. 

"Walaupun ini di daerah, penting untuk bagaimana mengungkap semuanya karena terjadi juga di daerah-daerah yang lain. Kalau tidak dituntaskan akan berakibat pada kasus-kasus yang lain," tutur Wahyu.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com