JAKARTA, KOMPAS.com - Saleh Saleem Badegel ditunjuk Komisi VIII DPR RI sebagai perantara untuk mencari pemondokan haji tahun 2012.
Mulanya, Saleh mengaku diperkenalkan oleh anggota Komisi VIII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar kepada anggota Komisi VIII lainnya.
"Saya ketemu Pak Hasrul. Di situ ada beberapa orang Komisi VIII, ada Pak Syairozi (Mohammad Syairozi Dimyathi) dengan pak Ahmad Jauhari," ujar Saleh saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/11/2015) malam.
Selain itu, kata Saleh, ada juga anggota Komisi VIII lainnya seperti Zulkarnarn, Said Abdullah, dan Chairunnisa.
Dalam pertemuan tersebut, Hasrul meminta Syairozi membantu Saleh meloloskan pemondokan yang diajukan.
"Mereka katakan, Pak Saleh Badegel tolong dibantu kalau ada sesuatu hal menyangkut perumahan," kata Saleh.
Saleh membantah adanya pembicaraan mengenai pembagian fee. Padahal, dalam berkas dakwaan Suryadharma, mereka membahas fee yang disepakati.
Adapun kesepakatan itu adalah fee untuk anggota Poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah 30 riyal Saudi per jemaah dan di Jeddah sejumlah 20 riyal Saudi per jemaah.
Setelah itu, jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa pemilik pemondokan yang ditawarkan Saleh, Sami Al Mutharafi, pernah meminta bantuan Hasrul untuk membantu meloloskan pengajuan pemondokannya.
"Pak Hasrul, tolong Al Mukhtaram dibantu. Karena saya bekerja di situ dan jangan sampai Al Mukhtaram tidak dapat jatah," kata jaksa membacakan BAP.
Saleh membenarkannya. Saleh juga mengamini saat jaksa menyebut Hasrul berjanji akan menyampaikan permintaan itu ke Kementerian Agama.
"Dia katakan, 'Saya sudah di Komisi VIII. Pak tolong dibantu ini Al Mukhtaram, tahun lalu terlambat mendaftar'," kata Saleh.
Dalam berkas dakwaan, pada awal 2012, Suryadharma membuat kesepakatan dengan beberapa anggota Komisi VIII DPR-RI untuk berpartisipasi dalam penyediaan perumahan jemaah haji reguler tahun 2012 yang seluruhnya berjumlah 194.216 jamaah.
Suryadharma memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPR-RI untuk mengajukan nama-nama majmuah penyedia perumahan di Jeddah dan Madinah kepadanya maupun kepada Tim Penyewaan Perumahan.
Kemudian, anggota kelompok fraksi (Poksi) dalam Komisi VIII DPR-RI menunjuk Hasrul Azwar sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPR-RI, kecuali Poksi Partai Demokrat yang dikoordinir oleh Nurul Iman Mustofa.