Orang Rimba Terganggu, Masalah Perkebunan Diminta Libatkan Kemensos

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan usaha perkebunan dan pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) dinilai sangat mengganggu kehidupan masyarakat rimba, atau komunitas adat terpencil.

Untuk itu, berbagai hal mengenai perkebunan dan HTI diusulkan melibatkan Kementerian Sosial.

"Masalah paling krusial bagi orang rimba adalah masalah penghidupan. Mereka marginal, karena lahannya habis untuk perkebunan dan HTI. Sayang sekali, kalau bisa masalah itu langsung dikoordinasikan oleh Ibu Menteri Sosial (Khofifah Indar Parawansa)," ujar Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Robert Aritonang di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2015).

Menurut Robert, saat ini di Jambi, ada 7 perusahaan perkebunan yang sudah mengambil alih lahan kawasan hutan. Beberapa perusahaan tersebut saat ini sedang dalam tahap membuka lahan. (baca: Mensos: Jokowi Presiden Pertama yang Kunjungi Suku Anak Dalam)

Menurut Robert, pemberian izin pengelolaan kawasan hutan sebaiknya tidak hanya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi melibatkan Kemensos.

Pasalnya, kawasan hutan adalah satu-satunya sumber daya yang sangat berkaitan bagi kelangsungan hidup masyarakat rimba. (baca: Komunitas Adat Terpencil Dikhawatirkan Jadi Korban Percepatan Akulturasi)

"Kalau semua lahan dihabisi, mereka mau makan dari mana? Memang mereka punya motor, punya ponsel, tapi jika tidak ada sumber daya yang menghidupinya, mereka bisa jadi maling," kata Robert.

Menurut Robert, akibat tidak ada lagi lahan sebagai tempat mencari makanan, masyarakat rimba terpaksa mencuri hasil pertanian milik perusahaan. (baca: Kemensos: Pembangunan Rumah bagi Orang Rimba Bukan Paksaan)

Hal itu mengakibatkan beberapa warga komunitas adat terpencil menerima perlakuan keji, bahkan ada yang dilukai hingga tewas.