Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Dua Sektor Ini yang Paling Disenangi pada Era Jokowi-JK

Kompas.com - 27/10/2015, 15:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi program yang paling disenangi masyarakat Indonesia dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama satu tahun ini. Keberadaan bantuan layanan kesehatan dan pendidikan disenangi lantaran dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan dapat menjadi kado ulang tahun kecil untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-JK yang genap satu tahun," ujar peneliti senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Berdasarkan survei yang dilakukan FFH kepada 1.090 responden dalam rentang waktu 10 September-21 Oktober 2015 di 34 provinsi, sebanyak 51,9 persen responden menyatakan puas.

Kepuasan itu dikuatkan dengan adanya 4,9 persen responden yang menyatakan sangat puas. Hanya 20,5 persen saja yang menyatakan tidak puas, 0,8 persen sangat tidak puas, dan 22,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,97 persen.

Sementara itu, di bidang kesehatan, sebanyak 46,5 persen responden menyatakan puas dan 6,5 persen responden menyatakan sangat puas, sedangkan 23 persen tidak puas, 3 persen sangat tidak puas, dan 21 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Dia mengungkapkan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terhadap dua bidang tersebut disebabkan program yang dianggap tepat, misalnya bidang pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau pemberian beasiswa, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Publik atau rakyat secara langsung merasakan manfaatnya melalui program-program tersebut. Sama halnya ketika program bantuan langsung tunai (BLT) diluncurkan pada pemerintahan yang lalu. Ini ditambah program lain bidang infrastruktur dan pertanian, belum langsung terasa karena sifatnya jangka panjang," kata Dian.

FFH melakukan survei dengan membedah 11 sektor dalam menilai pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini. Dari semua sektor ini, masih ada ketidakpuasan yang diutarakan responden, terutama di sektor politik, ekonomi, hukum, dan pertanian.

Sementara itu, sektor lainnya, seperti keamanan, luar negeri, olahraga, pelayanan publik, dan infrastruktur, masih diapresiasi publik meski angka kepuasannya tidak lebih dari 50 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com