Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Pansus Pelindo II, Budi Waseso Jelaskan Kejanggalan "Mobile Crane"

Kompas.com - 20/10/2015, 22:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memenuhi panggilan Panitia Khusus PT Pelindo II. Budi menjelaskan seputar dugaan korupsi pengadaan mobile crane yang dilakukan oleh PT Pelindo II yang tengah disidik Bareskrim.

Budi mengatakan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk tanggal 8 Juni 2015. PT Pelindo II diduga melakukan pengadaan 10 mobile crane tidak dengan perencanaan yang benar.

"Sampai saat ini barang tersebut tidak dapat digunakan," kata Budi Waseso dalam rapat Pansus Pelindo II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Misalnya, kata Buwas, pengadaan mobile crane ini dilakukan dari perusahaan yang baru dua tahun berdiri. Padahal, pengadaan barang harusnya dilakukan dari perusahaan yang setidaknya sudah 5 tahun berdiri.

Ada pula upaya membuat keadaan palsu seolah ada pencatatan penggunaan mobile crane. Speedometer di crane itu juga rusak, diduga agar tidak dapat dilakukan pengecekan.

"Kita cek di lapangan, mobile crane tidak fungsi," ucapnya.

Selain itu, ada pula dugaan menguntungkan diri sendiri, karena pengadaan harusnya dibayar secara lunas. Namun, justru dicicil dengan uang muka 20 persen. Pembelian juga harusnya dilakukan unit cabang masing-masing, karena crane ini diperuntukkan untuk 8 pelabuhan yang berbeda.

Namun nyatanya, pengadaan dilakukan oleh Pelindo II. Ada juga dugaan mark up, karena setelah dicek, harga Rp 45 Miliar 650 Juta sangat mahal untuk 10 unit mobile crane.

"Harusnya bisa diperoleh dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik," ucap Buwas.

Buwas mengatakan, dugaan kerugian negara atas pengadaan mobil crane ini Rp 45 Miliar 650 Juta, sesuai dengan biaya pengadaannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com