Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selidiki Penyimpangan, Pansus Pelindo II Berencana Panggil Budi Waseso

Kompas.com - 20/10/2015, 21:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pansus Angket Pelindo II DPR RI akan memanggil mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Selasa (20/10/2015) malam. Kehadiran Buwas diperlukan untuk memperdalam dugaan penyimpangan yang terjadi di PT Pelindo II.

"Kita akan minta keterangan sekitar proses dari dugaan penyimpangan karena beliau yang menindak waktu itu," kata anggota Pansus Pelindo II, I Putu Sudiartana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa sore.

Putu mengatakan, Budi Waseso sudah menyatakan akan hadir. Pansus Pelindo II akan menanyakan seputar penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri di Kantor Pelindo II saat Budi masih menjabat sebagai Kabareskrim.

Nantinya, lanjut Putu, jika memang ditemukan unsur pelanggaran hukum di Pelindo II, Pansus akan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

"Jangan sampai Pansus ini justru membuat kondisi nasional malah tidak kondusif dengan adanya cara-cara memolitisasi kasus ini sehingga justru menghambat jalannya kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Kita tidak boleh seperti itu," ujarnya.

Selain mengundang Buwas, Pansus juga mengundang serikat pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Mereka diundang untuk memberikan masukan dan sejumlah dokumen terkait perpanjangan konsesi JICT ke perusahaan asal Hongkong, PT Hutchinson Port Holding.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah Kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8/2015) siang. Penggeledahan dilakukan guna mengungkap dugaan korupsi pengadaan mobile crane.

Dirut Pelindo II RJ Lino yang tak terima dengan penggeledahan tersebut langsung berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Lino mengultimatum Presiden bahwa ia akan mundur dari jabatannya. Tak lama setelah peristiwa itu, Budi Waseso pun dirotasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com