Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Kapolri, KPK-Polri Masih Rawan Konflik

Kompas.com - 20/10/2015, 07:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski hubungan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membaik pascakisruh beberapa waktu lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menilai kedua lembaga itu masih rawan konflik. Konflik bukan terjadi pada level pimpinan, melainkan pada jajaran anggota.

Badrodin menyebutkan, anggota kedua lembaga tersebut belum sinergi sepenuhnya dalam hal penegakan hukum serta masih menyimpan kecurigaan satu sama lain.

"Saling curiganya masih tinggi. Ini yang harus kami bangun ke depannya agar bisa saling percaya dan sinergi," ujar Badrodin kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2015).

Salah satu momen yang dinilai dapat memantik hubungan anggota kedua lembaga tersebut adalah jika ada korban yang melaporkan penyalahgunaan wewenang pihak KPK kepada Polri.

"Kalau KPK yang diduga menyalahgunakan wewenang, kan pasti ditindaklanjuti oleh polisi. Di situlah rentan berhadap-hadapannya antarmereka," ujar Badrodin.

Hal yang sama, kata Badrodin, ketika KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh personel Polri. Anggota kedua lembaga tersebut mau tidak mau kembali berhadap-hadapan sehingga memunculkan kerawanan konflik.

Sering gelar pertemuan rahasia

Untuk mengantisipasi kerawanan konflik itu, Badrodin mengaku kerap menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK. Terkadang, pertemuan dihadiri lengkap oleh pimpinan KPK, kadang hanya diwakili oleh beberapa orang.

"Memang terus terang pertemuan-pertemuan ini tidak untuk diekspos, jadi rahasia, untuk menghindari isu-isu yang tidak produktif. Tapi, di pertemuan itu kami membahas bagaimana baiknya dua lembaga ini," ujar Badrodin.

Badrodin menganggap konflik KPK-Polri telah menyita energi dan waktu aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dia berharap Polri dan KPK bisa sinergi dalam hal penegakan hukum.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla, genap berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2015). Kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi selama satu tahun ini menghasilkan banyak catatan. Salah satunya, konflik KPK-Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com