Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle"

Kompas.com - 19/10/2015, 21:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menampik kabar yang menyebutkan perombakan kabinet akan kembali dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Menurut dia, perombakan kabinet belum dibahas sama sekali oleh Presiden.

"Presiden belum membicarakan itu (reshuffle). Fokus pada kerja, tetapi kita tahu beliau melakukan evaluasi tiap hari dan pada rapat terbatas," ujar Ari di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2015).

Ari mengaku tak bisa mengonfirmasi soal pernyataan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebutkan partai itu sudah menyerahkan lima nama calon menteri. Dia hanya menjelaskan bahwa apabila perombakan kabinet benar-benar dilakukan, Jokowi hanya menekankan soal performa menteri, bukan soal dukungan politik.

"Beliau tidak menekankan itu (dukungan politik). Saya tekankan fokus Presiden ke performa kabinet. Kalaupun itu ada (reshuffle), basisnya evaluasi," ucap Ari.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto sebelumnya mengatakan, partainya telah menyodorkan lima nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo. Totok memastikan, kelima nama itu dapat membantu Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya. (Baca: PAN Sodorkan Lima Nama Calon Menteri ke Jokowi)

Secara terpisah, politisi PAN, Muslim Ayub, memastikan, kelima nama yang disodorkan oleh PAN itu atas permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo. Ayub enggan menyebutkan secara pasti siapa saja dan disiapkan untuk posisi apa saja kelima nama itu.

"Belum tahu pastinya. Ada kemungkinan mengarah ke Menkumham atau Jaksa Agung, tetapi itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com