Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setahun Kerja Jokowi, Belum Terlihat Dampak Slogan Kerja, Kerja, Kerja"

Kompas.com - 17/10/2015, 18:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang setahun kerja Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja menggerakkan pemerintahan Indonesia, masyarakat terus menyorot perubahan yang dijanjikan sejak awal. Jokowi selalu mengembar-gemborkan konsep Nawacita dan slogan "Kerja, kerja, kerja" yang dianggap dapat memacu bawahannya untuk bekerja lebih giat.

Namun, slogan tersebut dianggap tidak terimplementasi dengan baik untuk bangsa Indonesia. Aktivis IM Center untuk Dialog dan Perdamaian, Ichsan Malik, menganggap Jokowi belum sukses menerapkan prinsip kerja maksimal itu.

"Tapi, setelah berkembang satu tahun, belum banyak yang bisa kita lihat dari slogan 'Kerja, kerja, kerja'. Yang terjadi setelah satu tahun revolusi mental malah kembali berulang setelah belasan tahun, asap di mana-mana, berjatuhan korban," ujar Ichsan dalam acara Gerakan Nasional Pencanangan Hari Bhinneka Tunggal Ika di Museum Juang 45, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Ichsan mengatakan, Jokowi memperkenalkan "revolusi mental" yang disambut sebagai angin segar bagi masyarakat. Ichsan membayangkan, revolusi mental akan membawa Indonesia kembali menjadi bangsa maritim yang besar dan mampu berdaulat secara politik dan ekonomi, terutama akan mengembangkan toleransi di Indonesia.

Namun, dia menyayangkan konsep tersebut ironis dengan kemunculan berbagai konflik yang belakangan mencuat. Sebut saja kerusuhan di Tolikara, peristiwa di Lumajang, dan kerusuhan di Aceh Singkil.

"Semua ini menunjukkan bahwa yang berkembang justru intoleransi. Saya curiga ini mendorong radikalisme maka akan terus terjadi konflik," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, berbagai pertanyaan pun muncul dalam benaknya. Mampukah kita bertahan dengan keragaman bangsa ini? Bisakah kita melakukan revolusi mental? Menurut Ichsan, revolusi mental dapat diterapkan jika setiap individu menyadari bahwa keberagaman di Indonesia merupakan kekuatan, bukan pemicu konflik.

Oleh karena itu, pemerintah diminta mencanangkan satu hari dalam setahun, yaitu tanggal 17 Oktober, sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya agar kesadaran masyarakat terhadap perbedaan di Indonesia meningkat dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap keberagaman itu.

"Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika pula kita akan menciptakan ketahanan masyarakat Indonesia," kata Ichsan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com