Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Masih Ada 1.005 Titik Api, Kondisi Kabut Asap Memburuk

Kompas.com - 16/10/2015, 10:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kondisi kabut asap dampak dari kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan semakin parah. Jumlah titik api meningkat berdasarkan laporan yang diterima.

"Hari ini memburuk lagi. Jumlah titik api mencapai 1.005 titik pada 16 Oktober 2015 pukul 07.00 WIB," kata Luhut saat kegiatan coffee morning dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Seperti di Sumatera Selatan, kata Luhut, jumlah titik api meningkat karena lahan gambut yang kering. Ketika terjadi bencana El nino seperti saat ini, lahan gambut semakin kering. (Baca: PM Najib: Presiden Jokowi Malu gara-gara Asap)

"Nah, sekarang itu di-convert, kering. Ditambah El Nino, sehingga dampaknya luar biasa."

Ia mengatakan, upaya pemadaman dengan menggunakan bom air yang dijatuhkan dari pesawat terbang sudah dilakukan. Titik api yang ada memang sempat berkurang. Namun, kemarin titik api itu timbul lagi karena keringnya lahan gambut yang terbakar. (Baca: Sejumlah Anggota DPR Usul Bentuk Pansus Tangani Kabut Asap)

"Sekarang ada dua pesawat baru bantuan dari Rusia yang mengangkut 12 ton air yang dicampur chemical," ujarnya.

Luhut mengaku optimistis jumlah titik api akan berkurang sehingga bencana kabut asap akan berakhir. Namun, ia belum bisa memprediksi kapan bencana itu akan berakhir.

"Bahwa bisa berkurang, yes, tetapi naik lagi, lalu turun lagi. Ini memang bisa berkurang, tetapi tidak bisa dalam kurun waktu dua minggu seperti yang saya katakan lima hari lalu," ujarnya.

Selain Luhut, hadir dalam kegiatan itu Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua DPR Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (Baca: DPR Tuntut Kabut Asap Dijadikan Bencana Nasional)

Kemudian, ada pula Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq serta dua Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya dan Hanafi Rais, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman, dan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com