Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD: Tolak Bantuan Singapura, Indonesia Harus Buktikan Mampu Tanggulangi Masalah Asap

Kompas.com - 20/09/2015, 17:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai negara yang juga terdampak kabut asap di Sumatera, Singapura telah menawarkan bantuan untuk menanggulangi bencana tersebut namun ditolak oleh Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar Usman menilai hal tersebut bisa dilihat dari perspektif positif dan negatif.

“Dari segi positif, kita ingin mengangkat eksistensi bahwa kita mampu menghadapi persoalan ini. Tantangannya, buktikan kebisaan kita,” ujar Abdul saat ditemui usai acara diskusi terkait bencana kabut asap di Cikini, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Namun dari segi negatif, tawaran bantuan tersebut menurut Abdul merupakan sindiran ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana tahunan tersebut.

Dia menambahkan, sindiran tersebut perlu diantisipasi karena menyangkut kewibawaan negara karena itu pemerintah daerah akan mendesak presiden untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu segera menyelesaikan kasus ini.

Senada dengan Abdul, Pengamat Masalah Internasional Zarmansyah menyatakan bahwa tawaran bantuan tersebut adalah sinyal bahwa Singapura dan Malaysia sudah tidak percaya dengan Indonesia yang terlihat tidak serius dalam menangani bencana kabut asap.

Tidak hanya negara-negara yang kena dampak langsung asap, sejumlah negara juga menawarkan bantuan pada Indonesia, salah satunya Norwegia.

“Sejumlah negara menawari bantuan. Norway (misalnya), mereka menawarkan lebih dari 30 juta dollar AS tiap tahun untuk reboisasi. Belum lagi Australia. Belum negara-negara lain,” ujar Zarmansyah.

Dia menambahkan, PBB juga telah menjamin akan memberikan bantuan baik dari segi program maupun teknis jika memang diminta oleh Indonesia. Namun, Zarmansyah menilai tidak ada niat dari pemerintah Indonesia untuk secara jelas menyelesaikan persoalan ini.

Menurut dia, persoalan ini sesungguhnya sederhana karena Indonesia memiliki badan intelijen, kepolisian dan kejaksaan yang memiliki data tentang siapa “pemain-pemain” yang melakukan pembakaran lahan. Dia juga berharap Badan Intelijen Negara (BIN) dapat bergerak cepat.

“Susahnya apa sih? Datanya sudah ada. Kenapa tidak ada tindakan. Yang dibutuhkan adalah action,” ujar Zarmansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com