Dukung Jokowi soal Belanja Produktif, Nasdem Tolak Tunjangan DPR Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem menolak kenaikan tunjangan bagi Anggota DPR. Sebab, Fraksi Nasdem mengaku akan konsisten dalam menjalankan visi-misi Presiden Joko Widodo, yang salah satunya adalah memprioritaskan belanja produktif daripada konsumtif.

"Fraksi Nasdem menolak dengan keras kenaikan tunjangan DPR ini," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Platte, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Platte mengatakan bahwa kenaikan tunjangan DPR adalah belanja konsumtif. Akan lebih baik jika APBN 2016 dihabiskan untuk hal-hal lain yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa.

"Membangun dari desa meningkatkan belanja secara perlahan dan bertahap, meningkatkan belanja di desa untuk bangun desa. Itu yang prioritas ketika ekonomi terdampak, ya masyarakat kecil yang kena," ucapnya.

Selain itu, lanjut Platte, pemerintah juga perlu memperhatikan lagi syarat alokasi minimum anggaran yang sudah ditentukan undang-undang. Misalnya, sudah ditentukan minimal anggaran untuk pendidikan 20 persen dari APBN, adapun kesehatan 5 persen.

"Terlepas kami memahami perhitungannya seperti inflasi, tapi waktunya tidak tepat. Apabila penerimaan fiskal baik dan penerimaan negara bagus, maka disesuaikan tunjanggannya," ucap dia. (Baca: Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan)

Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan tunjangan Anggota DPR, meskipun angkanya di bawah usulan pihak Kesetjenan dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR.