Komisi I Minta Pemerintah Tak Negosiasi dengan Penyandera WNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta agar pemerintah menutup rapat ruang negosiasi dengan kelompok sipil bersenjata yang menyandera dua warga negara Indonesia di Papua Niugini. Ia menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menindak pelaku.

"Apalagi ini sudah memakai strategi, mencoba melibatkan negara lain dengan penyanderaan ini dilakukan di PNG. Jadi, menurut saya, pemerintah harus tegas, tidak buka ruang negosiasi," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2015).

Jika ruang negosiasi dibuka, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, dikhawatirkan hal itu akan dikapitalisasi oleh mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk terhadap WNI lainnya. "Untuk mengeskalasi gerakan-gerakannya dari perjuangan politik menjadi aksi-aksi teror yang lebih jauh," ujarnya.

Lebih jauh, Mahfudz mengatakan, pemerintah perlu membangun komunikasi yang jelas dan tegas dengan Pemerintah Papua Niugini. Komunikasi itu diperlukan untuk membangun sebuah kerja sama.

"Karena ini menyangkut negara lain, jadi penyelesaiannya dengan politik. Dan di sini juga, menjadi ujian PNG, sejauh mana komitmennya mendukung NKRI dalam kasus teror," kata dia.

Dua WNI, Sudirman (28) dan Badar (20), disandera kelompok sipil bersenjata di Papua Niugini. Mereka merupakan penebang di perusahaan penebangan kayu di Skofro, Distrik Keerom, Papua Niugini.

Selain menyandera Sudirman dan Badar, kelompok bersenjata itu juga menembak warga sipil lainnya, yakni Kuba. Pada saat kejadian, Kuba sedang memotong kayu di Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom. Ia mengalami luka tembak serta panah dan masih dirawat di RS Bhayangkari.

Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebelumnya menolak tawaran barter dua WNI dengan dua tahanan narkoba. Menurut Badrodin, pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di Papua Niugini tersebut masih menunggu hasil negosiasi antara perwakilan Indonesia di negara tersebut dan Pemerintah Papua Niugini.