Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesulitan Panggil Sekjen, MKD Akhirnya Datangi Kantor Kesetjenan DPR

Kompas.com - 17/09/2015, 16:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya mendatangi Kantor Sekjen DPR Winantuningtyastiti untuk meminta keterangannya terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

MKD sebelumnya menjadwalkan pemanggilan kepada Winantuningtyastiti kemarin, Rabu (16/9/2015). Namun, Winantuningtyastiti tak hadir dengan alasan kesibukan dan harus izin terlebih dahulu kepada pimpinan DPR. MKD pun akhirnya memutuskan untuk menjemput bola dengan mengunjungi Winantuningtyastiti di ruangannya hari ini, Kamis (17/9/2015).

"Kita tadi konfirmasi seputar acara di sana (di Amerika Serikat)," kata Ketua Tim Penyelidik MKD Surahman Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seusai pertemuan.

Surahman mengatakan, MKD di antaranya mengonfirmasi mengenai anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas anggota DPR ke AS. Berdasarkan penjelasan Sekjen, semua anggaran yang digunakan sudah sesuai prosedur. Kendati demikian, Surahman tidak menyebutkan saat ditanya berapa anggaran yang disediakan.

"Intinya kan tidak ada yang di luar program dan dukungan pendanaan. Normatifnya itu semua di-back up dengan dana negara," ucap Surahman.

Surahman yang datang ke Kantor Kesetjenan bersama sejumlah anggota dan staf ahli ini juga mengaku sempat meminta keterangan mengenai jumlah rombongan yang berangkat. Berdasarkan penjelasan Sekjen DPR, rombongan yang berangkat sudah ditentukan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen. (Baca juga: Dokumen Setjen DPR Ungkap Kejanggalan Rombongan DPR ke AS)

Surahman merasa, langkah MKD yang mendatangi Sekjen ini tak perlu dipermasalahkan. Dalam kasus-kasus lain, menurut dia, MKD juga kerap mendatangi orang yang akan dimintai keterangan. "Kalau statusnya sebagai saksi dipanggil ke sini (ke ruang sidang MKD), tetapi ini sebagai sumber informasi," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang keberatan dengan langkah MKD yang mendatangi Sekjen ini. Menurut dia, Sekjen seharusnya memenuhi panggilan MKD. "Oleh karena itu, saya memutuskan tidak ikut. Silakan pimpinan yang lain saja," ucap Junimart. (Baca: MKD Kesulitan Panggil Sekjen, Harus Izin Dulu ke Pimpinan DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com