Soal Wacana Perombakan Pimpinan DPR, PDI-P Masih Lihat Perkembangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan, fraksinya belum mengambil sikap apa pun terkait wacana perombakan pimpinan DPR. Menurut dia, saat ini, PDI Perjuangan masih berkonsentrasi untuk membantu penguatan kinerja pemerintah.

"Kami masih melihat perkembangan lebih lanjut," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu mengatakan, beberapa fraksi saat ini mendorong adanya revisi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Revisi tersebut terutama menyangkut pasal yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

"Ada keinginan untuk mengembalikan pada asas proporsional berdasarkan hasil pileg seperti hasil UU MD3 sebelumnya," ujarnya.

Lebih jauh, Basarah mengatakan, kehadiran PAN ke dalam barisan pendukung pemerintah diharapkan dapat membuat konsolidasi di parlemen lebih baik sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya lebih efektif. (Baca: Fahri Hamzah: Siapa yang Mau Ambil Kursi Saya? Ambil! Jijik Deh...)

Politisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sebelumnya mewacanakan untuk merebut kembali kursi pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan Dewan pasca-bergabungnya Partai Amanat Nasional ke pemerintah.

Cara ini bisa dilakukan dengan merevisi kembali UU MD3 yang mengatur mengenai tata tertib pemilihan pimpinan di parlemen. (Baca: PAN Bergabung, KIH Ingin Rebut Kursi Pimpinan DPR-MPR)

"Kita syukuri PAN (bergabung KIH). Terbuka kemungkinan terjadi revisi UU MD3, tetapi harus lewati proses yang benar. PDI-P siap revisi UU MD3, nanti kita bicarakan," kata Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Menurut dia, kehadiran PAN di KIH ini membuat dukungan pemerintah di parlemen menjadi mayoritas. Diharapkan, stabilitas politik lebih kondusif dalam mendukung pemerintah membuat kebijakan yang lebih kuat dan baik. (Baca: Keputusan PAN Gabung ke Pemerintah Dinilai Tak Baik bagi Demokrasi)

Hal serupa disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Syarif Abdullah Alkadrie. Dia mengaku mendukung keinginan PDI-P merevisi UU MD3 dan merebut kembali posisi ketua DPR.

"Kita berikan saja sesuai realita pemenang Pemilu 2014. Itu kan penghargaan, apalagi sistem kita proporsional," ucapnya.