Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adian Napitupulu Minta Mahkamah Kehormatan Selidiki Polemik Pimpinan DPR-Trump

Kompas.com - 05/09/2015, 06:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI, Adian Napitupulu menyayangkan kehadiran pimpinan DPR RI, Setya Novanto dan Fadli Zon, dalam kampanye salah satu calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Adian, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu memberi sanksi karena keduanya dianggap mencoreng wajah DPR RI.

"Kehadiran Setya Novanto (dalam kampanye Trump) sangat menyakitkan, mengotori DPR RI," kata Adian, Jumat (4/9/2015) malam.

Adian meminta MKD responsif menyelidiki motif kehadiran Novanto dan Fadli dalam kampanye Trump di AS. Adian khawatir ada kesepakatan tertentu antara kedua pimpinan DPR itu dengan Trump.

Ia menolak jika kehadiran Novanto dan Fadli dianggap merepresentasikan dukungan dari DPR RI untuk salah satu calon presiden AS. Politisi PDI Perjuangan itu menilai Novanto dan Fadli menempatkan DPR RI sebagai lembaga yang masuk dalam pertarungan politik negara lain. Keterlibatan kedua pimpinan DPR RI itu juga dianggap menabrak asas politik bebas aktif yang dianut Indonesia dalam hubungan Internasional. 

"Tidak bisa dipungkiri langkah kedua pimpinan DPR itu tidak menguntungkan Indonesia dan implikasinya sangat berbahaya. Sebaiknya keduanya di-nonaktifkan dari jabatannya," ujar Adian.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan pimpinan DPR RI di AS adalah untuk menghadiri tiga kegiatan yang berkaitan dengan agenda parlemen. Adapun tiga agenda itu adalah sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, bertemu dengan speaker house di Kongres Amerika, dan bertemu diaspora Indonesia di AS.

"Sudah jelas bahwa kunjungan itu dilakukan oleh parlemen, bukan dilakukan oleh pemerintah," ujar Arrmanatha.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump. Terlebih lagi, dalam pertemuan tersebut, Novanto sempat mengklaim bahwa rakyat Indonesia menyukai sosok Trump.

Dalam kesempatan itu, Trump bertanya kepada Novanto, "Apakah rakyat Indonesia menyukai saya?"

Lantas Novanto pun menjawab, "Ya".

"Jawaban dan kehadiran Novanto, yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR, seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto.

Sedangkan Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan kehadiran Fadli dan Setya dalam kampanye Donald Trump. Apalagi keduanya melakukan kunjungan kerja ke AS dengan menggunakan uang negara.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah bahwa dirinya dan Setya Novanto memberikan dukungan politik kepada Trump. Kehadirannya pada kampanye Trump, menurut Fadli, dilakukan secara tidak sengaja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com