Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Tak Percaya PAN Gabung dengan KIH

Kompas.com - 02/09/2015, 14:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengaku tak percaya bahwa Partai Amanat Nasional bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat sebagai parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Meski Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sudah menyatakan hal ini secara langsung dalam jumpa pers di Istana, Fahri menampik kebenaran informasi itu.

"Saya enggak percaya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Fahri mengatakan, parpol yang ada di Koalisi Merah Putih, dalam berbagai kesempatan, memang kerap ditawari Jokowi untuk bergabung ke pemerintah. Namun, KMP sudah membuat kesempatan untuk solid bersama-sama menjadi oposisi.

"Waktu itu keputusannya, parpol di KMP tidak akan mengambil keputusan sendiri-sendiri," ucap Fahri.

Fahri enggan buru-buru menganggap PAN berkhianat. Dia yakin ada suatu kesalahan sehingga ada pemberitaan seolah-olah PAN bergabung dengan pemerintah.

"Dalam pertemuan terakhir, Pak Zulkifli hadir, dan dia bicara juga cukup komprehensif. Kami satu suara," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Zulkifli sebelumnya mengumumkan secara resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Pengumuman secara resmi dilakukan dalam sebuah jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu siang. (Baca: PAN Putuskan Bergabung dengan KIH)

"Pada hari ini, kami menyatakan bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kini kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk sukseskan program pemerintah," kata Zulkifli.

Hadir dalam jumpa pers kali ini adalah Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Sutrisno Bachir, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Menurut Zulkifli, keputusan PAN bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan sudah dikonsultasikan dengan Majelis Pertimbangan Partai dan juga seluruh jajaran internal partai itu.

"Ini untuk kepentingan NKRI, untuk kepentingan Indonesia, bukan pribadi, partai, ataupun golongan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com