Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina: Program Penanaman 100 Juta Pohon Dihentikan Tahun 2014

Kompas.com - 01/09/2015, 19:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Program penanaman 100 juta pohon, yang menurut dugaan kepolisian terdapat unsur korupsi, turut dievaluasi oleh pihak internal PT Pertamina. Menurut hasil evaluasi, program yang dicanangkan pada tahun 2011 itu dihentikan sejak 2014.

"(Dihentikan) karena butuh evaluasi sebelum melanjutkan program itu lagi. Kami juga audit secara internal," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (persero) Wianda Pusponegoro saat dihubungi, Selasa (1/9/2015) malam.

Wianda enggan menyebut alasan mengapa program tersebut dihentikan dan dievaluasi oleh internal Pertamina. Namun, ia mengakui bahwa jumlah pohon yang ditanam tidak sesuai dengan rencana program.

"Memang ada harapan bisa menanam sampai 100 juta pohon, tetapi jumlahnya yang sudah ditanam berapa sampai saat ini tercantum dalam hasil audit internal," ujar Wianda.

Adapun Wianda menolak mengungkapkan hasil evaluasi dan audit pihak internal Pertamina atas program itu. Pihaknya akan menyerahkan hasil evaluasi atau audit hanya kepada aparat kepolisian yang mengusut perkara tersebut.

Wianda menegaskan bahwa PT Pertamina terbuka atas proses hukum yang dilaksanakan Bareskrim Polri terhadap lembaga pengelola dana corporate social responsibility (CSR) Pertamina tersebut.

"Pertamina terbuka memberikan informasi soal teknis di lapangan (program penanaman 100 juta pohon), dan apabila informasi itu perlu ditindaklanjuti para penegak hukum," ujar dia.

Sebelumnya, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri mengusut perkara dugaan korupsi di tubuh Pertamina Foundation melalui program penanaman 100 juta pohon di seluruh Indonesia.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak mengatakan, dari dokumen pencairan dana CSR Pertamina Foundation tahun 2012 hingga 2014 yang telah didapat, lembaga itu menggelontorkan dana sebesar Rp 46 miliar pada tahun 2012, Rp 137 miliar pada 2013, dan Rp 70 miliar pada 2014. Dana itu untuk program penanaman 100 juta pohon.

Pelaksanaan program itu pun melibatkan relawan. Victor mengatakan, penyidiknya menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan dalam program itu. Penyidik memperkirakan, total kerugian negara dalam program itu mencapai Rp 226,3 miliar.

Namun, penyidik masih membutuhkan analisis dari lembaga audit negara. Buntutnya, penyidik menggeledah kantor Pertamina Foundation di Jalan Sinabung II Terusan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, dan hingga pukul 18.30 WIB belum rampung. Perkara tersebut telah berstatus penyidikan. Namun, polisi belum menetapkan tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com