Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Bantuan Langsung Tunai Diperlukan Saat Ini

Kompas.com - 29/08/2015, 13:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran DPR RI, Eka Sastra, mengatakan, salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Pasalnya, bantuan tersebut dapat segera digunakan untuk menaikkan daya beli masyarakat yang menurun akibat kondisi perekonomian nasional yang sedang melemah.

"Belanja pemerintah harus bisa menaikkan daya beli masyarakat. Pemerintah saat ini harus menyiapkan skema cash transfer," ujar Eka dalam diskusi Smart FM dan Populi Center di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).

Menurut Eka, secara teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi disusun berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat, jumlah investasi swasta, belanja rumah tangga pemerintah, dan ekspor-impor. Namun, inflasi yang tinggi seperti saat ini berdampak pada menurunnya tingkat daya beli masyarakat.

Eka mengatakan, menurunnya daya beli masyarakat dalam kondisi pelemahan ekonomi seharusnya dapat diatasi melalui manajemen anggaran yang baik. Menurut dia, terdapat kelemahan pemerintah dalam mengelola anggaran saat ini.

Eka mencontohkan, pemerintah cenderung menggunakan anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur yang memakan waktu lebih lama, atau bertahun-tahun. Padahal, ada kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi yang harus terpenuhi dalam waktu dekat. (Baca: SBY Ingatkan Pemerintah Berikan BLT untuk Dorong Daya Beli Masyarakat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com