Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Dorong Pemerintah Buat Kebijakan Atasi Ancaman Krisis

Kompas.com - 28/08/2015, 00:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera membuat kebijakan penanganan krisis akibat gejolak ekonomi global. Menurut SBY, kebijakan tersebut dapat bermanfaat sebagai langkah antisipatif agar gejolak ekonomi dapat diredam oleh Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan betapa senangnya saya ketika mendengar dalam waktu dekat pemerintah akan membuat paket kebijakan, tindakan untuk mengatasi perekonomian kita," kata SBY, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2015) malam.

SBY menuturkan, rencana pemerintah membuat paket kebijakan untuk menangani gejolak ekonomi adalah pertanda baik. Ia menilai kebijakan itu adalah bukti bahwa pemerintah menyadari masalah dan berusaha menyelesaikannya.

"Opsi pemerintah pasti ada pro dan kontra, tapi itu tidak bisa jadi halangan untuk betul-betul dijalankan sesungguhnya. Kalau ada solusi yang dipilih, tindakan yang dikerjakan, hasilnya akan nyata," ujarnya.

Presiden keenam Republik Indonesia itu mengungkapkan, ketika dirinya memimpin selama dua periode, masalah perekonomian beberapa kali terjadi. Karena itu, ia menolak menyalahkan pemerintah dan memilih memberikan masukan konstruktif berdasarkan pengalamannya selama memimpin.

"Saya berharap langkah pemerintah makin efektif, hasil makin nyata sehingga menimbulkan kepercayaan yang makin baik. Karena tanpa trust tidak akan muncul dukungan yang kuat, padahal dukungan sangat diperlukan pemerintah," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com