Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wawancara Tahap Akhir Calon Pimpinan KPK Dimulai Besok

Kompas.com - 23/08/2015, 09:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasuki tahap akhir. Seluruh calon akan mengikuti wawancara tahap akhir yang digelar oleh panitia seleksi di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, mulai Senin (24/8/2015) besok.

Wawancara akan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan berlangsung terbuka untuk umum. Setiap calon pimpinan KPK akan diwawancarai oleh Pansel KPK dengan durasi waktu wawancara masing-masing calon selama satu jam.

"Wawancara ini bersifat terbuka, media dan pengamat dipersilakan hadir," kata juru bicara sekaligus anggota Pansel KPK, Betti Alisjahbana, Minggu (23/8/2015).

Ada 19 nama yang lolos seleksi sebelumnya dan berhak mengikuti seleksi wawancara tahap akhir ini. Pansel KPK akan menyampaikan hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Berikut adalah urutan pelaksanaan wawancara tahap akhir tersebut.

Senin, 24 Agustus 2015
1. Ade Maman Suherman.
2. Agus Rahardjo.
3. Alexander Marwata.
4. Basaria Panjaitan.
5. Budi Santoso.
6. Chesna Fizetty Anwar.
7. Firmansyah TG. Satya.

Selasa, 25 Agustus 2015
1. Giri Suprapdiono.
2. Hendardji Soepandji.
3. Jimly Asshiddiqie.
4. Johan Budi Sapto Prabowo.
5. Laode Muhamad Syarif.
6. Moh. Gudono.
7. Nina Nurlina Pramono.

Rabu, 26 Agustus 2015
1. Saut Situmorang.
2. Sri Harijati.
3. Sujanarko.
4. Surya Tjandra.
5. Yotje Mende.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com