"Ketika kita merancang sesutu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tau ahlinya itu dari kementerian PU, jadi angka itu dari kementerian PU Rp 1,6 triliun," kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI Djaka Dwi Wiratno saat dihubungi, Kamis (20/8/2015).
Tujuh proyek yang rencananya akan dibangun yakni museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
"Angka dari PU itu yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah," kata Djaka.
Djaka beralasan, pembangunan kompleks parlemen yang modern ini sangat diperlukan karena gedung yang ada saat ini sudah tak lagi memadai. Menurut dia, setiap tahunnya jumlah tenaga ahli bertambah. Namun, fasilitas tidak mengalami peningkatan.
"Saat ini kan seperti Nusantara I itu kan over kapasitas, dan juga harus ada penataan agar lebih nyaman dan aman," ujarnya.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran pembangunan 7 proyek tidak akan langsung dimasukkan dalam satu tahun APBN. Proyek ini direncanakan bertahap dengan anggaran tahun jamak atau multiyears hingga 2019 mendatang. Bila APBN 2016 hanya mampu menyediakan Rp 100 miliar, lanjut dia, maka DPR akan menggunakan uang sebesar Rp 100 miliar itu. Pada tahun depan, proyek dilanjutkan sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.