Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Nilai Calon Independen Perlu Dipermudah Saat Daftar Pilkada

Kompas.com - 06/08/2015, 16:40 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa mempermudah calon independen untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan kepala daerah bisa menjadi opsi untuk dikaji dalam rangka mencegah munculnya calon tunggal. Opsi ini perlu dipikirkan pada saat merevisi undang-undang tentang pilkada nantinya.

"Sehingga ada bumper-nya, ada cadangannya. Mesti kita perbaiki, semua sistem nanti dikaji, karena waktu menyusun undang-undang tidak ada yang memperkirakan begini," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (5/8/2015).

Mengenai usulan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra untuk menghapus syarat 20 persen dukungan DPRD bagi calon yang diusung partai, Kalla menilai opsi tersebut juga bisa dipertimbangkan. Namun, menurut dia, syarat 20 persen dukungan DPRD bukan merupakan faktor utama munculnya calon tunggal.

Ia lalu mencontohkan fenomena pendaftaran calon kepala daerah di Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, PDI-Perjuangan hanya memperoleh dukungan DPRD 20 persen. Namun, partai lainnya seolah enggan mengajukan calon untuk melawan Tri Rismaharini yang diusung PDIP.

"Bisa diturunin threshold-nya(ambang batas), tapi ini bukan (masalah) threshold. Seperti Surabaya, cuma 20 persen PDI-P, tapi ada 80 persen lainnya, tidak mau mendaftar. Jadi bukan hanya soal threshold," kata Kalla.

"Di Samarinda sudah daftar-daftar lalu mundur, jadi banyak hal. Bisa menurunkan threshold-nya bisa juga mempermudah calon independen," tutur Kalla.

Di samping itu, penghapusan syarat 20 persen dukungan DPRD juga dinilai Kalla kurang menjaring bakal calon. Dengan demikian, kualitas bakal calon yang mendaftarkan diri dalam pilkada rawan dipertanyakan.

"Ya itu juga nanti terlalu banyak calon juga kurang bagus, mesti ada seleksi dulu," ucap Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com